Kejadian berawal pada tahun 1996 ketika orang tua saya dipindahkan dari perwakilan BPKP Bengkulu ke BPKP Pusat Jakarta. Kami menempati rumah dinas BPKP no.17 Kunciran sejak bulan juli 1996, berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas ( SIP ) Nomor : S.104 / DI.4 / 1996 tanggal 6 juni 1996, namun pada saat itu kami tidak bisa langsung menempati, karena rumah dinas no.17 tersebut tidak ada pintu, jendela, atap, listrik, maupun air sehingga tidak bisa di huni. Yang masih ada tinggal dinding rumah induk berukuran 9 X 6 m² dan sudah penuh lumut, lantai , halaman depan dan belakang penuh semak belukar. Maklum karena sudah 5 tahun sejak dibangun tahun 1990 / 1991 rumah tersebut dibiarkan kosong dan tidak diperbaiki / dibangun kembali oleh BPKP, karena tidak ada dana perbaikan untuk rumah dinas. Kondisi fisik rumah dinas tersebut kami laporkan kepada Bapak Deputi Administrasi ( saat itu : Bapak Sujana ). Kami diijinkan untuk membangun kembali. Beliau mengatakan “ Kalau mau menempati ya bangun saja kembali, toh kalau pensiun bisa dibeli”. Setelah kami bangun kembali, kami dapat menghuni rumah dinas No.17 tersebut yang saat itu sebenarnya Nilai Asset Bangunan sudah 0 %. Oleh karena itu kami sekeluarga mau tidak mau harus membangun kembali rumah tersebut dengan biaya pribadi / sendiri agar bisa menempati rumah dinas no.17 tersebut. Kondisi tersebut memang benar adanya dan banyak saksi – saksi hidup yang mengetahui akan kebenaran tersebut.

Menjelang ayah saya pensiun di tahun 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan BPKP Pusat, Kami mengajukan pembelian rumah dinas secara kolektif, Rekan – rekan kami yang menempati rumah dinas BPKP Dept.Keuangan di Karang Tengah Ciledug, di Rawasari dan di Situ Gintung Ciputat dapat membeli rumah dinas yang mereka tempati Tetapi malah pengajuan ayah saya di tahan ( tidak di ajukan oleh BPKP ) walaupun pada saat itu sudah memenuhi syarat untuk dapat membeli rumah dinas sesuai PP No.40 yang berlaku saat itu, karena terhalang oleh adanya kebijakan Kepala BPKP ( saat itu Bp. Arie Sulendro ) yang menyatakan bahwa “ selama saya menjabat Kepala BPKP tidak akan melakukan penjualan rumah dinas “. Menurut pendapat kami kebijakan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 ( peraturan yang lebih tinggi saat itu ).

BPKP menetapkan kebijakan tidak melakukan penjualan rumah Negara sejak tahun 2000 sesuai kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk membangun rumah Negara adalah tidak benar, karena ternyata pada tahun berikutnya BPKP melakukan pembelian tanah kosong seluas 500m² di depan rumah dinas no.17 Kunciran yang kami tempati dari saudara Sri Mandowo dan sekaligus membangun 2 buah rumah dinas serta membiarkan tanah sisa dibelakangnya yang sampai saat ini tidak bisa di bangun karena tidak ada akses jalan. Disamping itu BPKP juga melakukan pembebasan tanah untuk pembuatan jalan masuk komplek BPKP Kunciran. Pada Bulan Oktober – November 2008 BPKP juga telah membongkar total dan membangun kembali ditambah pemasangan instalasi listrik 7 buah rumah dinas yang kosong di komplek BPKP Kunciran.
Perlahan tapi pasti, surat izin penghunian rumah negara di cabut sepihak oleh BPKP tanpa merasa bersalah mengenai kebijakannya di tahun 2000 yang melanggar PP yang lebih tinggi dan hingga pada saat kami mulai mengurus kembali kepada lembaga – lembaga terkait mengenai ini, BPKP malah terkesan terburu – buru ingin mengosongkan rumah kami. Padahal ayah saya saja mendapat tembusan surat untuk BPKP dari Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa rumah tersebut bisa dibeli dan menyarankan agar pejabat eselon I dan II untuk mengajukannya. Tapi mereka malah tidak mengindahkan surat tersebut hingga akhirnya pada tanggal 6 Mei 2009, saya mendapat telp dari ayah yang mengatakan bahwa team dari BPKP atas persetujuan dari Kepala Biro Umum BPKP IGB Suryanegara, datang puluhan orang yang terdiri dari Internal BPKP ( seluruh staff Biro Umum ), polisi untuk pengamanan dan ketua RT sebagai saksi hendak mengosongkan rumah kami tanpa ganti rugi.

Saya buru – buru datang tapi terlambat. Saya melihat seluruh isi rumah orang tua saya sudah di letakkan di tengah lapangan. Para pejabat BPKP tersebut yang bernama Harsono dan Masa Siahaan berniat meletakkan saja barang – barang tersebut di tengah lapangan!!! Untung ada pak RT yang menengahi dengan mengatakan bahwa kasihan jika harta benda yang sudah di kumpulkan berpuluh – puluh tahun hancur begitu saja terkena hujan..Beliau mengatakan bahwa lebih baik sementara ayah saya disewakan saja untuk meletakkan barang. Namun pejabat – pejabat tersebut tetap bersikukuh, akhirnya pak RT mengatakan “apa saya kumpulkan saja uang dari warga saya untuk mengontrakkan ayah saya, apa tidak malu BPKP?” Mungkin karena malu, mereka akhirnya setuju membayar sewa gudang untuk 1 bulan saja dengan biaya hanya 1 juta rupiah itu pun mereka berkata apa tidak ada yang hanya 600`an ribu/bulan? Pak RT pun menimpali “ dekat rumah saya saja yang ukuran 3X6 aja sudah 400 ribu/bulan !!”.

Kini kedua saya tinggal di penampungan sementara, sedih rasanya melihat mereka seperti ini di hari tua..Pemerintah saja menggalakkan program pengentasan kemiskinan, ini malah BPKP menciptakan kemiskinan. Apa begini sikap dari lembaga / pejabat publik menyelesaikan masalah?? Apa BPKP sudah terlalu pintar hingga bisa melanggar PP pada saat itu?? Apa tidak ada sanksi yang diberikan terhadap BPKP hingga bisa berlaku seperti itu?? Kemana perginya keadilan negeri ini?? Bravo BPKP yang tidak berperikemanusiaan!!

Sumber : Kompas.com, 19 May 2009.

Pensiunan BPKP Yang Dizalimi

Jakarta (beritakota.net) – Lantaran rumahnya dicaplok BPKP/ Negara tanpa ganti rugi, Sugijanto dan Sri Nurhany pensiunan BPKP melayangkan gugatan ke BPKP Pusat. Sidang akan dimulai pada tanggal 29 November mendatang. Pensiunan ini awalnya membangun rumah dan kemudian pada saat telah pensiun rumah tersebut diakui sebagai aset BPKP / Negara tanpa kompensasi ganti rugi. Direncanakan Sidangnya nanti akan dihadiri puluhan massa dari LSM RELAWAN DIBO PISS , APRN ( Aliansi Penghuni Rumah Negara ) serta Paguyuban Korban Pengusiran Paksa Papanggo ( PKP3 ).

Rumah milik pensiunan BPKP tersebut adalah rumah Dinas BPKP Kunciran Kelurahan Sudimara Pinang Tangerang dibangun Tahun 1990/1991 dari dana APBN. Jumlahnya = 20 ( Dua Puluh ) Unit dan telah didaftarkan sebagai Rumah Dinas golongan II. Penggugat ( Bapak Sugijanto ) mulai bekerja per 1 April 1965 sebagai PNS Departemen Keuangan, Tahun 1973 Penggugat dialih tugaskan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ).

Penggugat diizinkan menempati Rumah Dinas BPKp Kunciran No.17 RT.05/02 Kel.Sudimara Pinang – Tangerang sesuai SIP ( Surat Ijin Penghunian ) No.104/D.1-4/1996 Tanggal 6 Juni 1996. Ternyata Rumah Dinas tersebut dalam kondisi tidak dapat dihuni, karena hanya tinggal dinding rumah induk saja ukuran 6 x 9 meter dan sudah rapuh, berlumut serta material lain sudah tidak ada. Seluruh lantai, halaman depan serta belakang sudah penuh semak belukar yang cukup lebat / tinggi.

Mengenai kondisi Rumah Dinas BPKP No.17 tersebut telah Penggugat laporkan secara lisan kepada pihak tergugat / Pejabat BPKP yang berwenang atau bertanggung jawab menangani Rumah Dinas BPKp, yaitu Deputi Bidang Administrasi BPKP yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs.Sujana , pada bulan Juni 1996.

Atas dasar laporan tersebut, pihak tergugat / Deputi Bidang Administrasi BPKP telah memberikan ijin kepada penggugat untuk membangun kembali Rumah Dinas BPKP No.17 tersebut dengan biaya pribadi penggugat sendiri. Pembangunan telah direalisir oleh Penggugat sampai dengan bulan Juli 1996. Pada tanggal 6 Mei 2009, BPKP atas persetujuan dari Kepala Biro Umum BPKP IGB Suryanegara, puluhan orang yang terdiri dari Internal BPKP ( seluruh staff Biro Umum ), polisi untuk pengamanan dan ketua RT sebagai saksi hendak mengosongkan Rumah No.17 yang telah dibangun atas biaya Pribadi Penggugat.

Bahwa pihak Tergugat ( BPKP ) telah melakukan tindakan / Perbuatan melawan hukum karena dapat dikategorikan telah melakukan penzaliman / pelanggaran HAM ( Hak Asasi Manusia ) serta dapat pula dikatagorikan sebagai tindakan Eigrichting atau tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan yang ditujukan guna melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang wenang / tanpa dasar surat keputusan / ketetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Adanya tindakan / perbuatan tersebut diatas jelas telah mengakibatkan kerugian harta benda dan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat.

Sumber

Pensiunan BPKP Yang Dizalimi

BERIKAN DUKUNGAN KEPADA MEREKA YANG TELAH DIZALIMI OKNUM PENGUASA

Masih harus berapa tahun lagi pensiunan yang sudah tua ini akan mengalami penderitaan dan siksaan ini? Mohon doa teman teman akan kelangsungan perjuangan ini. Terima kasih.

Sumber : http://www.bluefame.com/topic/198556-merged-pejabat-bpkp-yang-tidak-manusiawi/

From 5 agustus with KONTRAS & APRN, posted by Bayu Wicaksono on 8/05/2010 (10 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

From Aksi Tolak RUU PERKIM ( 19/10/10 ), posted by Bayu Wicaksono on 10/19/2010 (25 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

From 10 November 2011, posted by Bayu Wicaksono on 11/15/2011 (23 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

mohon di buka link diatas..

Zalim, sebuah kata yang secara harafiah bisa berarti menindas atau melanggar hak orang lain. Kata zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidak adilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.

Kezaliman juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh TUHAN dan tidak disukai oleh semua orang. Dalam hal ini semua orang ingin hidup damai dan sejahtera, sedangkan kezaliman sangat merugikan orang lain karena adanya hak hidup seseorang yang dirampas atau dirusak, yang akan mengakibatkan rasa ketidak adilan dan menimbulkan ketidaknyamanan.

Salah satu bentuk kezaliman adalah tindakan kesewenang – wenangan yang dilakukan seseorang atau penguasa dan yang kerap terjadi adalah oknum yang mementingkan diri sendiri dalam membuat keputusannya dengan mengatasnamakan penguasa atau institusi hingga seolah penguasa atau institusi lah yang menzalimi. Penguasa yang zalim adalah penguasa yang seenaknya bertindak tidak manusiawi serta tidak ada rasa malu terhadap yang dizalimi. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, mereka sangat berani untuk berbuat tidak adil walaupun yang dizalimi tersebut telah mengabdi dan patuh terhadap peraturan peraturan yang dibuat oleh penguasa. Seseorang yang telah mengabdi serta turut berjasa terhadap suatu institusi malah dizalimi oleh penguasa yang bertindak diluar norma norma agama maupun adat istiadat yang berlaku.

Dalam hal ini, penguasa atau institusi seharusnya memberi penghargaan dan juga memberikan kesejahteraan hidup terhadap seseorang yang telah mengabdi kepadanya sehingga adanya keadilan yang ditegakkan. Dengan demikian keadilan tersebut dirasakan oleh kedua belah pihak antara penguasa dan rakyatnya atau institusi dengan karyawannya sehingga PANCASILA akan bermakna dan terealisasi yaitu KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA yang merupakan cita cita bangsa kita.

Haruskah kezaliman datang dari pemerintah kita sendiri?

Salam Satu Negeri,

Hana

Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=169119513102519&id=100000981873832&ref=mf

Hal itu disampaikan Abi Warnadi, anak Sugijanto, yang mewakili pihak penggugat saat ditemui Kompas.com sebelum sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (29/11/2010).

Menurut aturan tersebut, seorang pensiunan pegawai negeri berhak menghuni rumah negara apabila menerima pensiunan dari negara, memiliki Surat Izin Penghunian yang sah, dan belum pernah dengan jalan atau cara apa pun memperoleh atau membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abi mengatakan, rumah dinas BPKP No 17 Kunciran, Kota Tangerang, itu ditempati sejak tahun 1996 ketika ayahnya dipindahkan dari Perwakilan BPKP Bengkulu ke BPKP Pusat di Jakarta. “Kami menempati rumah itu dengan Surat Izin Penghunian (SIP) Nomor S. 104 /DI. 4/1996 tanggal 6 Juni 1996. Ternyata belakangan diketahui SIP itu cacat hukum,” katanya.

Pada saat itu, lanjut Abi, keluarganya tak bisa langsung menempati karena rumah yang dibangun tahun 1990/1991 tersebut tidak ada pintu, jendela, atap, listrik ataupun air sehingga tidak layak huni. Yang ada hanya dinding rumah induk berukuran 9 x 6 meter persegi dan sudah dipenuhi lumut. Bahkan lantai, halaman depan, dan belakang penuh semak belukar.

Setelah diizinkan untuk membangun kembali oleh Deputi Administrasi BPKP, keluarga Sugijanto membangun rumah itu. Menjelang pensiun tahun 2000 dengan jabatan terakhirnya sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan BPKP Pusat, pihak keluarga Sugijanto mengajukan pembelian rumah dinas secara kolektif.

“Rekan-rekan kami yang menempati rumah dinas BPKP di Karang Tengah, Rawasari, dan Situ Gintung mampu beli rumah dinas yang mereka tempati. Tapi, pengajuan ayah saya ditahan atau tidak diajukan oleh BPKP, walaupun kami sudah memenuhi syarat untuk membeli rumah dinas sesuai PP No 40 Tahun 1994,” tutur Abi.

Abi mengungkapkan, alasan dipersulitnya pembelian rumah dinas karena adanya kebijakan Kepala BPKP saat itu yang menyatakan, “Selama saya menjabat Kepala BPKP, tidak akan dilakukan penjualan rumah dinas.” Bagi keluarganya, kebijakan itu bertentangan dengan PP No 40 Tahun 1994.

Penulis : Adi Dwijayadi | Senin, 29 November 2010 | 12:25 WIB

Editor :

Heru Margianto

http://nasional.kompas.com/read/2010/11/29/12253419/BPKP.Digugat.Mantan.Pegawai

disini ada terlihat bahwa pak surya negara hanya ngeles agar terlihat dia benar di jalur hukum.kalaupun dasar pengusiran dari BPKP terhadap bapak Sugijanto karena sudah pensiun, maka BPKP telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku, baik kepres manapun yang mereka gunakan, baik itu :1. UU No. 72 tahun 1957 tentang Penetapan UU No. 11 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negara kepada Pegawai Negeri.2.UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.3. PP. No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara.4.Keppres No. 13 tahun 1974 tentang Perubahan dan Penetapan Status Rumah Negara.5.Keppres No. 40 tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negara.6.Keppres No. 81 tahun 1982 tentang Perubahan Keppres No. 13 tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara

karena berdasarkan peraturan di atas, yang berhak menghuni rumah negara adalah : 1. Pegawai Negeri:a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah.c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pensiunan Pegawai Negeri:a. Menerima pensiunan dari negara.b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah.c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Janda/Duda Pegawai Negeri:a. Masih berhak menerima tunjangan pensiunan dari negara. Yang:1) Almarhum suami/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada negara atau2) Masa kerja suami/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah.c. Almarhum suami/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Janda/Duda Pahlawan, yang suami/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:a. Masih berhak menerima tunjangan pensiunan dari Negara.b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah.c. Almarhum suami/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara:a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara.b. Memiliki Surat Izin Penghuni yang sah.c. Almarhum suami/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dan bahkan juga diatur jika penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud tersebut di atas meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dapat diajukan oleh ANAK SAH dari penghuni yang bersangkutan.

JADI TERUS BERJUANG, KARENA SELAIN BERHAK ATAS GANTI RUGI, BAPAK SUGIJANTO JUGA TIDAK BISA DI USIR DARI RUMAH TERSEBUT, KARENA TELAH DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.

Selain itu, kalau pernyataan pak Suryanegara menyatakan Tidak ada Rumah BPKP yang di Jual, Itu sama sekali salah, karena Perumahan BPKP yang terletak di Komplek Keuang Ciledug, Tangerang, yang tidak jauh dari rumah bapak sugijanto tinggal, perumahan milik BPKP sudah habis terjual………….apapun alasannya.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=442847488490&id=1846420044&ref=mf

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

From Jenderal Sudirman Pagi Ini, posted by Giselle Puteri Aurora on 3/27/2011 (34 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2